Anies Baswedan Tak Becus Urus KIP?

cerotan dinding Oct 30, 2016 3 Comments

Seorang teman protes atas tulisan saya ini.

“Okelah Anies bisa kerja, tapi belum sepenuhnya. Dia tak becus urus KIP,” katanya, dan disambung, “Kamu sengaja menyembunyikan kegagalan Anies yang ini.”

Teman saya menyebutkan dua ukurannya. Pertama, penyebaran KIP yang belum juga selesai sampai Oktober 2016 ini. Kedua, ada banyak kesalahan penerima. “Urus begini saja gak bisa, apalagi benerin masalah-masalah Jakarta yang kompleks?”

Kami lalu berdiskusi panjang, sambil ditemani teh wasgitel (wangi, panas, legi tur kentel). Sekali-dua tertawa, gontok-gontokkan, debat kusir, dan tertawa kembali, berikut ini ringkasan obrolan kami.

Saya mendapatkan fakta menarik dari teman saya: dia belum tahu banyak soal KIP. Berangkat dari temuan itu, saya lalu menjabarkannya dari awal.

Pertama, KIP ini berada di bawah naungan Program Indonesia Pintar (PIP), masuk dalam poin kelima Nawa Cita: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. PIP ini merupakan bagian dari penyempurnaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014. Perbedaannya dengan BSM: jika BSM hanya diberikan kepada siswa di pendidikan formal, maka PIP diberikan kepada siswa baik formal maupun non-formal. BSM tidak dilengkapi dengan kartu, sedangkan PIP dapat dicairkan tanpa kartu tetapi dilengkapi dengan kartu yang tercetak identitas penerimanya.
Kedua, PIP merupakan program koordinasi antarkementerian dan lembaga: Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag). BPS, TNP2K, dan Kemensos mengelola data, sementara Kemendikbud dan Kemenag bertanggung jawab untuk menyalurkan PIP. Saya tak ingin berkomentar tentang PIP Kemenag. Selain tak mengantongi data akurat, juga karena tak relevan dengan tema diskusi.

“Lho, kok ya baru tahu!” katanya.

“Makanya aku kasih tahu, Ndul!”

Nah, karena program prioritas maka penerapannya disegerakan. Saya membagi PIP ini dalam dua: 2015 dan 2016. Pada fase pertama belum ada KIP, wujud kartunya belum ada. Karena memang sampai pertengahan tahun 2015, Kemendikbud belum menerima data yang bisa digunakan untuk dicetak dalam kartu. Sementara itu, manfaat harus segera dirasakan oleh anak-anak kita yang belum beruntung.

Instruksi Presiden No. 7/2014 menyebutkan tugas Mendikbud, salah satunya, membayarkan manfaat PIP beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima PIP yang berada di sekolah yang dikelola Kemendikbud. Demi mematuhi arahan Pak Presiden, Pak Anies memfokuskan kepada manfaat yang akan diterima siswa. Bermodalkan data Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2014, Pak Anies menyalurkan PIP kepada 19,1 juta siswa. BSM ini memang tak pakai kartu. Dan, angka pada tahun 2015 ini memang melebihi target awal: 17,9 juta siswa.

Yang menarik, kok bisa melampaui target? “Dananya masih ada dan bisa dimanfaatkan, dan langsung saja kita berikan kepada anak-anak kita,” kata Pak Anies kepada jajarannya tentang PIP 2015 ini. Karena itu, PIP 2015 Kemendikbud melampaui target.

Cuplikan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Presiden Jokowi pada 20 Mei 2016.

“Tapi saya pernah dengar isu, Pak Presiden ketika jalan ke daerah dan beliau bertanya soal KIP kepada siswa, siswa menjawab tidak ada,” tanya teman saya.

“Kalau tahun 2015, ya memang tidak ada kartunya. Tapi, manfaatnya sudah diterima siswa,” kata saya. “Untuk fase ini, apakah masih menilai Pak Anies gagal mengelola PIP?” tanya saya.

“Oalah kok ya baru tahu saya.”

Nah, yang kritis itu ada pada fase kedua: 2016. Pada fase inilah mulai ada pencetakan kartu, yang namanya KIP. Sebenarnya, mestinya pencetakan kartu sudah dimulai sejak 2015. Namun, karena bermasalah di akurasi data maka proses verifikasi dan validasi data terus berlarut-larut, sampai setahun lebih. Namun, karena pencetakan kartu terjadi pada 2016, pada fase ini pula terjadi hiruk-pikuk masalah itu. Ketimbang bingung, saya memberikan kronologinya.

“Lho, memangnya apa sih yang membuat sampai terjadi hiruk pikuk?” tanya teman saya.

“Ya karena data. Kemendikbud dan Kemenag tak memiliki kewenangan dalam soal data,” kata saya.

“Kok bisa? Kalau begitu darimanakah Kemendikbud dan Kemenag mendapatkan data PIP ini?”

“Ya, dari BPS,” kata saya.

Tugas BPS dalam PIP yang tercantum di Inpres no. 7/2014.

Instruksi Presiden No. 7/2014 jelas mengamanatkan kepada Kepala BPS untuk memutakhirkan Basis Data Terpadu (BDT) untuk keperluan, salah satunya, PIP. Apa itu BDT? Saya kutipkan dari laman TNP2K: Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari sekitar 25 juta rumah tangga di Indonesia. BDT diperoleh dari hasil PPLS 2011 dan telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.

Namun, perlu beberapa kali rapat koordinasi kementerian/lembaga untuk mendapatkan BDT ini. Pada 20 Februari 2015, misalnya, Rakor kementerian memutuskan KIS, KIP dan KKS dicetak berdasarkan BDT yang diverifikasi dan divalidasi Kemensos. Lalu, pada rapat koordinasi Kementerian 9 Juni 2015 diputuskan 2 hal: 1) Kemensos melakukan verifikasi dan validasi data BDT mulai Juni s/d Agustus 2015; 2. Pencetakan kartu didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi Kemensos. Keputusan ini diperkuat pada Rakor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (tingkat menteri), yaitu pencetakan KIP mengikuti data hasil verifikasi dan validasi Kemensos dan BPS. Namun, perihal BDT ini tak kunjung selesai bahkan sampai akhir 2015. Sampai di sini, mohon dipisahkan antara fase pertama dan kedua ini. Fase pertama sudah kita anggap selesai. Jika masih bingung, bisa kembali kepada penjelasan fase pertama di atas.

Kemendikbud masih menunggu keputusan mengenai BDT ini, dan baru diserahkan pada 10 Februari 2016. Berdasarkan keputusan ini sehari kemudian, 11 Februari 2016, e-katalog KIP terbit. Dan sesuai dengan Inpres 7/2014 Kemendikbud bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Proses pencetakan kartu dimulai pada 7 Maret 2016 dan selesai 11 Juni 2016. Setelah itu dimulai proses pengiriman kartu dengan sasaran langsung sampai ke Rumah Tangga Sasaran (RTS). Proses pengiriman kartu dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan PT. Satria Antaran Prima pada 25 April sampai 11 Juli 2016. Kemudian pada tahap kedua dan ketiga dilakukan oleh PT. Dexter Ekspresindo pada 4 Mei hingga 23 Agustus 2016.

 

Dari Maret 2016 ketika data diterima Kemendikbud hingga 21 Juli 2016 KIP telah terdistribusi ke 93,41% sasaran (berdasarkan laporan aplikasi pemantauan PIP yang bisa diakses publik). Sisanya masih dalam perjalanan dan retur.

Dari target 17.9 juta siswa, yang bermasalah dalam hal distribusi tentu ada, seperti terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 17,951 ribu kartu yang didistribusikan salah satu partai. Sebenarnya, sepanjang Mei-Juni 2016 Kemendikbud menemukan beberapa hal yang tak sesuai antara perjanjian vendor dengan Kemendikbud, seperti ditahan kepala desa dan didistribusikan partai politik lainnya. Yang menarik, di beberapa tempat pihak distributor tak diperkenankan oleh kepala desa untuk memberikan kartunya kepada warga. Bermacam alasannya, seperti tak ingin menimbulkan keributan karena dirasa akan ada nuansa ketidakadilan, yang satu keluarga dapat KIP, sementara yang satu lagi tidak dapat. Atau ada juga yang ditahan, namun akan tetap dibagikan pada masa-masa kampanye. Macam-macam kendala di lapangan.

Walaupun jumlah kasusnya sangat kecil, pada Juli 2016 Pak Anies secara khusus menegur vendor atas KIP yang tidak diantarkan ke Rumah Tangga Sasaran (RTS). Juga meminta agar kartu yang tersasar ke tempat-tempat yang tidak semestinya ditarik dan dikirimkan langsung ke penerima.

Menyadari adanya kasus-kasus kekeliruan data KIP di lapangan, Kemdibud berinisiatif untuk membuka jalur formulir usulan sekolah untuk memfasilitasi anak-anak yang berhak mendapatkan PIP namun tidak mendapatkan KIP. Dalam proses memperbaiki data dan sistem ini tiba-tiba Pak Anies dicukupkan tugasnya sebagai Mendikbud.

“Apakah ini berarti tanda dari Pak Presiden bahwa dia gagal melaksanakan program prioritasnya?” tanya teman saya.

“Sebentar, apakah kamu menyimak penjelasan saya? Di atas sudah jelas kok soal siapa mengerjakan apa. Sekali lagi, Pak Anies sudah salurkan 93%. Wah, kalau begini caranya, kita mulai dari nol lagi diskusinya. Bubrah kita,” kata saya.

“Oh iya, iya. Lalu, kenapa tiba-tiba dia dicukupkan tugasnya?”

“Soal itu hanya Pak Jokowi yang tahu. Bagaimana pun, proses reshuffle bukan hanya soal kinerja, tapi juga politik. Kalau soal kinerja, kamu baca ulang tulisan saya, cek penjelasan saya di atas, dan coba cek hasil kepuasan kinerja dari berbagai lembaga survey. Bahkan, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam rilis survey nasional pada 21 Oktober 2016 menyatakan kinerja Kemendikbud berada di posisi tiga besar, setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Agama.”

“Lho, tapi kan Pak Anies bukan Mendikbud lagi?.”

“Tepat, tapi cek apa judul survey SMRC? ‘Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Evaluasi Publik Nasional’. Artinya, yang dinilai pada survey ini adalah kerja selama 2 tahun, bukan 2 bulan. Lagi pula, memangnya kerja pendidikan bisa langsung dirasakan publik dalam jangka waktu dua bulan? Memangnya pendidikan itu seperti mengurus penurunan harga daging sapi, yang bila keputusannya Rp 80 ribu bisa langsung sesuai dengan keputusan tersebut? Kan tidak. Sekadar informasi, pada Mei-Juli itu banyak sekali kegiatan Pak Anies yang melibatkan publik dan nuansa positifnya sangat terasa. Namun, untuk mengecek kepuasan publik pada kegiatan Kemendikbud bulan-bulan itu kan survey-nya baru dilakukan Oktober kemarin.”

“Ooo,” katanya.

“Opo? Bunder? Gundulmu!”

Selepas kami tertawa lepas, saya lalu bertanya kepadanya: “Sampai di sini, apakah masih ada yang belum jelas?”

Teman saya bertanya lebih lanjut: “Mengapa Kemendikbud tak menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja sebagai dasar untuk menerima PIP ini?”

“Oh, sudah diusulkan. Menurut notulensi pertemuan terbatas antara Kemdikbud, TNP2K dan BPS, pada Juni 2016, Kemdikbud mengusulkan agar ke depan, pendataan PIP juga menggunakan Dapodik yang dikelola dan dikembangkan Kemendikbud.”

Tapi, kata saya, ini bukan kewenangan Kemendikbud. Jawabannya, kembali kepada Inpres No. 7/2014. Kemendikbud tak diberikan kewenangan mengelola data. Kemendikbud hanya menerima data dari BPS, TNP2K, dan Kemensos. Posisi Kemendikbud hanya mengusulkan, dan sudah disampaikan.

Nah, ada yang menarik, yaitu Dapodik. Banyak orang belum tahu, Dapodik ini terobosan Pak Anies dalam soal data di lingkungan Kemendikbud. Pak Anies mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 79/2015 Tentang Data Pokok Pendidikan. Semula, ada beberapa data yang digunakan Kemendikbud. Antara satu dan lainnya saling tumpang tindih. Menyadari ini, Pak Anies memutuskan bahwa mulai 2015 semua data di lingkungan Kemendikbud harus terpusat dan disajikan dalam satu data, yaitu Data Pokok Pendidikan. Tidak boleh lagi ada di luar itu.

Memang, Dapodik ini data terlengkap dalam hal informasi. Namun, sekali lagi, jika Kemendikbud menggunakan Dapodik untuk PIP maka itu menyalahi arahan Pak Presiden.

“Tampaknya, BDT dan Dapodik bedanya cukup tajam ya?” tanya teman saya.

Memang. DAPODIK itu diisi operator sekolah setiap 6 bulan sekali; dan merupakan data induk yang lengkap dan akurat. Nama anak ditulis lengkap dengan tanggal lahir yang tepat. BDT diambil dengan metode survei ke lapangan dan dilakukan secara berkala, terakhir kali pada PPLS 2011 (?).

“Sebentar, kok sepertinya soal PIP ini njlimet betul. Kok Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah selesai. Kenapa PIP tak bisa seperti itu?”

Ya, karena memang datanya berbeda. Kalau PIP basis datanya siswa yang bersekolah atau usia sekolah tapi tak bersekolah, dan itu harus diverifikasi sistem di sekolah atau lembaga pendidikan non-formal, sementara KIS ini basisnya per orang. Data KIS dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jadi, kalau satu keluarga berjumlah empat orang, terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, maka semuanya bisa mendapatkan KIS. Tapi, belum tentu kedua anaknya bisa mendapatkan PIP karena bisa jadi keduanya sudah tak memenuhi syarat sebagai penerima PIP. Baik itu di atas 21 tahun atau sudah menikah.

“Jadi, KIS bisa dicetak karena basis datanya berbeda dengan PIP ya?”

“Tepat. Nah, jadi sekarang kesimpulannya jelas tho?” tanya saya.

“Lho, ya apa tho kesimpulannya.”

“Oalah, pisang goreng saja kau habiskan, dari tadi aku nyerocos gak mudeng-mudeng rupanya!”

Pertama, soal distribusi. Distribusi KIP era Pak Anies sudah mencapai 93% dan targetnya awal Agustus sudah tersebar semua. Dan jika mengikuti jalur, rencana ini bisa terselesaikan dengan baik. Kedua, soal salah sasaran. Kemendikbud itu pengguna, bukan penyedia data. Kemendikbud menyalurkan kepada data yang sudah tersedia, dan sudah mengusulkan beberapa pendekatan untuk menyempurnakan data. Tapi, karena tak dimungkinkan oleh aturan mengenai data, kewenangan Kemendikbud berhenti pada mengusulkan.

Jika kedua ukuran ini digunakan untuk menjadi pembenaran atas keputusan Presiden Jokowi mengganti Pak Anies dengan Pak Muhadjir, maka lihat juga data ini: sepanjang 2014-2016 sudah ada 200-an lebih rapat terbatas yang digelar di istana. Biasanya, rapat terbatas digunakan untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah prioritas yang muncul di lapangan. Tapi, tak ada satu pun rapat terbatas membahas KIP pada zaman Pak Anies.

Mendengar penjelasan saya, tawa teman saya pecah. Dan saya balas:

Ha ha ha ha..

Tapi, di balik tawanya, saya tahu itu adalah taktiknya untuk menutupi rasa malunya karena dua ukurannya untuk menilai kegagalan kinerja Pak Anies tak lagi relevan.

Ooo, semprul!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Husnil

Pengarang | Penyunting

3 Comments

  1. Luki

    Sedikit koreksi saja. Dapodik bukan terobosan Pak Anies. Sebelum Pak Anies sudah ada data itu. Saya pernah kerja di sekolah sblm Pak Anies menjabat dan pengiriman dapodik sudah terjadi.

  2. Luki

    Sedikit koreksi saja. Dapodik bukan terobosan Pak Anies. Sebelum Pak Anies sudah ada data itu. Saya pernah kerja di sekolah sblm Pak Anies menjabat dan pengiriman dapodik sudah terjadi. Smg bs lebih cermat lagi tks..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *