Membaca Data dengan Konteks: Beberapa Koreksi atas Catatan Tirto.id terhadap Anies-Sandi

cerotan dinding Jan 31, 2017 No Comments

Banyak media mengulas data yang disodorkan ketiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Salah satu yang banyak dirujuk Tirto.id.

Ini gejala baik. Agar publik bisa menilai sejauh mana argumentasi yang disodorkan para calon gubernur-wakil gubernur itu memang berdasarkan data. Harapannya ketika salah satu pasangan calon itu menang dan menjabat tak ada keputusan yang mereka keluarkan tanpa dasar data dan kajian mendalam.

Data penting, namun konteks juga tak kalah penting. Apa artinya memeriksa akurasi data semata tanpa membaca konteks. Kita akan tertipu oleh statistik.

Anies pernah mengatakan bahwa kemiskinan itu bukan hanya soal data, melainkan juga rasa. Tentu, mereka yang tak mengetahui isu-isu kebijakan publik menertawakan pernyataan Anies ini. Padahal, simak pernyataan Perdana Menteri Kanada Kim Campbell dalam salah satu pidatonya pada 1993: “Bagi saya, pengangguran dan kemiskinan di daerah Greater Montreal bukan hanya soal struktur, atau desain, atau statistik. Itu merupakan situasi manusia yang begitu mendalam.”

Sekali lagi, membaca data itu perlu memerhatikan konteks.

Tirto.id melakukan pengecekan dan koreksi beberapa data yang Anies sampaikan. Ada koreksi yang tepat, beberapa data berbeda perspektif, namun ada juga yang keliru. Untuk memudahkan, tulisan ini tak mengulas data yang dikoreksi secara tepat oleh Tirto.id. Toh, Anies manusia. Dia bisa lupa dan salah dan dia terbuka terhadap masukan dan kritikan yang masuk.

Secara spesifik, tulisan ini menelaah laporan Nuran Wibisono berjudul Menguji Angka-Angka Yang Dipakai Anies-Sandi dalam Debat. Sebelum membahas data-data di debat kedua, Nuran mengulas sedikit laporan Tirto.id yang menguji data saat Anies ke Petamburan.

Soal Anies di Petamburan banyak data sejarah. Sejarah adalah tafsir. Beberapa ulasan tersebut bersifat tafsir. Karena itu membahas sejarah selalu menimbulkan ruang perdebatan. Peristiwa lain di Indonesia yang tak habis jadi perdebatan adalah peristiwa sekitar Proklamasi atau membincangkan Soekarno. Dalam melihat Soekarno, misalnya, ada banyak sudut pandang, mulai dari sosok pencinta sampai seorang pemuda revolusioner. Dan justru itu menariknya ilmu sejarah ketika konsep sinkronik dan diakronik saling berlomba untuk menguji naskah suatu peristiwa untuk menggambarkan secara utuh dan nyata peristiwa tersebut.

Sebagai tambahan, sejarah keturunan Arab di Indonesia juga memiliki berbagai tafsir. Selain tulisan Natalie Mobini Kesheh dan Husain Haikal, ada beberapa rujukan lain termasuk tulisan-tulisan para pelaku sejarah terkait. Seperti Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama, tentang posisi Partai Arab Indonesia (PAI). Dalam beberapa hal, pernyataan Anies tak jauh berbeda dengan kesimpulan Hatta yang disampaikan dalam surat pribadinya kepada A.R. Baswedan. Tapi, jelas juga bahwa ulasan tersebut tentang pertentangan internal di kalangan keturunan Arab serta dialektika yang terjadi kala itu terhadap sikap pada tanah air cukup akurat.

Mengenai jalur rempah, ada beberapa buku menarik yang bisa dibaca, mulai dari Jack Turner (Sejarah Rempah), John Keay (The Spice Route: A History), sampai esai JJ Rizal dan Azyumardi Azra di Majalah Detik edisi 26 November-1 Desember 2015. Bahkan, UNESCO di lamannya menyebutkan jalur rempah atau juga dikenal sebagai jalur sutra maritim merupakan nama yang diberikan pada rute jaringan pelayaran yang menghubungkan Dunia Timur dan Dunia Barat. Pendeknya, data jalur rempah ini soal perspektif. Data-data sejarah Anies ihwal jalur rempah bisa dirujuk ke sana.

Sebelum membahas soal data-data di debat kedua, Nuran menulis: Di debat pertama, ada banyak hal keliru yang diucapkan Anies, bahkan menyimpang. Misalkan ia menyebut kalau lapangan pekerjaan di Jakarta semakin susah didapat. Anies berbicara pengangguran tanpa memakai data. Sekadar menunjukkan kalau ibu kota negara ini makin tak ramah.” 

Nuran keliru. Bukan Anies yang mengungkapkan ini, melainkan Sandi. Fakta ini bisa dirujuk ke video debat pertama menit 29: 41-43 (versi NetTV). Untuk lebih mudah, bisa juga dilihat di tulisan yang Nuran sendiri rujuk berjudul Usaha Menguji Uraian Anies-Sandi dalam Debat Pilkada DKI. Ada di paragraf 10 dari atas (Sebenarnya, tulisan yang dirujuk itu juga ada beberapa catatan. Tapi, akan kita bahas kali lain).

Data Debat

Anies membawa rapor merah dalam hal kinerja Basuki. Tirto.id memeriksa data yang berbeda dengan data yang ditampilkan Anies dalam rapor merah itu. Tentu saja keliru menurut penelusuran Tirto.id. Sumber rujukannya memang berbeda. Tapi, data-data yang Anies hadirkan memang akurat.
Tirto.id: Menurut data itu, yang merujuk data Ombudsman, provinsi DKI Jakarta hanya punya nilai 61.

“Skor birokrasi sebelumnya, sebelum Pak Basuki menjabat, skornya 100. Kemudian turun menjadi 56,” lanjut Anies.

Survei Ombudsman yang dipakai oleh Anies adalah perihal kepatuhan DKI Jakarta dalam pelayanan publik. Pada 2015, angkanya memang seperti yang disebutkan Anies, yakni 61,2. Tapi Anies alpa angka itu naik 13 poin jadi 74,64 pada 2016.

Ada dua data di sini, Ombudsman RI (ORI) dan Indeks Demokrasi (IDI) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Pertama, ORI. Anies bukan tak tahu poin dari ORI untuk DKI Jakarta pada tahun 2016. Fokus Anies ada pada tahun 2015. 2016 memang naik 13 poin jadi 74,64, tapi peringkatnya turun menjadi 17.

Tirto.id tak tepat ketika menyatakan ORI tak menggunakan peringkat. ORI menggunakan nilai dan peringkat, sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Eksekutif Ombudsman 2016, “Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tersebut, sejak 2013 ORI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.” Keterangan ini diperkuat Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala sebagaimana dikutip Metrotvnews.com. Itulah mengapa posisi 16 dan 17 menjadi penting. DKI Jakarta memang naik sedikit secara nilai, namun peringkatnya turun satu poin.

Membaca data Ombudsman ini, bukankah kita melihat ironi? Basuki acap klaim keberhasilan pelayanan publik. Namun, menurut penilaian Ombudsman justru biasa saja. Dalam zona kuning, yang artinya sedang. Tak ada yang istimewa. Lagi pula, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Basuki sebutkan pada awal debat kedua itu bukan ide dan sistem pelayanan yang dia buat, melainkan Pak Jokowi. Pak Jokowi pula yang menandatangani Perda PTSP ini pada 2013.

Mengenai pernyataan Basuki atas peringkat 22 Kemendikbud, saya sudah membahas khusus di sini. Tentu saja, kedua lembaga ini tak bisa dibandingkan, namun perhatikan perubahan nilai dan peringkat dari ORI atas kedua lembaga ini. Ada yang naik pesat secara peringkat dan nilai, dan ada pula yang naik nilainya sedikit, namun peringkatnya turun.

Jakarta yang naik secara nilai, namun turun secara peringkat. Sumber: ORI

Kedua, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Nuran keliru ketika menyatakan angka yang Anies sebutkan berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. IDI ini diterbitkan BPS Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya dan terdiri dari 3 aspek (Kebebasan Sipil, Hak Politik dan Institusi Demokrasi). Membaca IDI 2015, akan tampak perbaikan. Namun, jika melihat variable-variabel yang ada di bawah kendali Basuki justru mengalami penurunan. Yang paling drastis adalah Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. Pada 20014, indeksnya 100,00. Sementara pada 2015 menjadi 57,56. (Ya, Anies keliru ketika menyebutkan hanya angka terakhirnya, 56.)

IDI Jakarta 2014-2015. Nomor 10, Peran Birokrasi Daerah, anjlok hampir setengahnya di tangan Basuki. Padahal ketika dipegang Jokowi mencapai 100,00. Sumber: BPS Jakarta.

Indikator menurunnya adalah kebijakan daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN dan penyediaan data informasi APBD oleh Pemda. Sampai sekarang ini, sudah ada 4 kebijakan Pemda DKI yang digugat warga dan dimenangkan warga di PTUN. Ini bukti reformasi birokrasi dan penyediaan data APBD yang selama ini digaungkan ya cuma gaung, menurut ukuran BPS.

Sumber: BBC Indonesia.

Mengenai data Angka Partisipasi Murni (APM) SMA. Ketika membandingkan angka APM SMA Jakarta Utara dan Biak, Anies akurat. Perbandingannya sama-sama tingkat dua dan tahunnya 2015. Untuk 2015 APM Jakarta Utara Jakarta Utara : 51.84, dan Kab Biak: 57.55 (Sumber: Kemendikbud)

Nuran keliru ketika mengutip data 2016 untuk tulisannya. Karena data yang Anies gunakan 2015. Tapi, untuk angka 2016 Nuran tepat. Hanya saja, coba bayangkan ini. APM SMA Jakarta 51,79% dan Biak Numfor 51,49%. Terpaut 0,30%. Data ini menggambarkan, kira-kira, dari 10 anak usia SMA di Jakarta utara ada 5 yang tak bersekolah SMA. Kondisi ini tak jauh berbeda dengan Biak Numfor. Letak rumah sang Gubernur berada di Jakarta Utara. Padahal, alokasi APBD Jakarta untuk pendidikan ini terbesar se-Indonesia, yaitu Rp7.881.500 per siswa per tahun. Sementara anggaran Kab Biak Numfor setara Rp 3,713.600 per siswa per tahun.

Yang lebih menyedihkan, Basuki menolak Kartu Indonesia Pintar (KIP) masuk ke Jakarta. Padahal, Anies sedang menjalankan program nasional Presiden Jokowi. Anies mengirim surat resmi kepada Basuki agar ada pengecualian mengenai KIP ini. Tapi, menurut surat jawaban yang ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Jakarta sudah memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP). Lebih baik diberikan saja kepada daerah lain yang membutuhkan. Pernah ada salah seorang pendukung Basuki mengungkapkan, kenapa tak diberikan saja ke Papua. Padahal Papua sudah mendapatkan KIP, namun di Jakarta ada daerah yang kondisinya tak jauh berbeda dengan salah satu daerah di Papua dan Gubernur Jakarta menolak KIP.

Padahal, KIP ini bisa menjangkau anak usia sekolah tapi tak bisa bersekolah karena persoalan biaya. Bagian ini tak disentuh oleh KJP.

Surat balasan dari Pemprov DKI Jakarta kepada Mendikbud atas permintaan agar siswa penerima KIP bisa mencairkan dana KIP. Sumber: Pemprov DKI dan Kemendikbd.

Sekadar Usulan

Membaca laporan-laporan Tirto.id tentang pengujian data ini asyik. Tapi, ada satu yang mengganjal. Terkait informasi akurat mengenai data statistik, Tirto.id bisa mendapatkannya di luar arena debat. Baik itu dari BPS, Kemen-PANRB, Bank Dunia, Ombudsman, dan lainnya. Namun, jika terkait visi-misi dan program calon gubernur-wakil gubernur, redaksi sudah cukup puas dengan pernyataan para pasangan calon yang dilontarkan di debat. Seperti Nuran yang bertanya: Misalkan perihal transportasi yang akan ia integrasikan. Mulai dari kereta, Transjakarta, mikrolet, hingga metro mini. Semua bisa tersambung dengan biaya Rp5 ribu saja.

Kalau mau menguji data, mengapa tidak semua data yang disebutkan ketiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur itu diuji? Mulai dari angka, konsistensi calon gubernur-wakil gubernur dengan program atau visi-misinya, sampai cara berpikirnya. Apalah artinya menguji akurasi data tanpa juga menguji konsistensi dan cara berpikirnya. Semua informasi itu sudah tersedia di laman kampanye masing-masing pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta. Ini berlaku untuk semua pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta.

Hal ini penting karena publik bukan cuma mudah percaya retorika, melainkan juga data-data yang tak diuraikan konteksnya.

Muhammad Husnil

Pengarang | Penyunting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *