Ombdusman RI, Antara Anies Yang Berhasil Bangun Sistem dan Basuki Yang Gagal Bangun Sistem

cerotan dinding Jan 28, 2017 10 Comments

Hasil pembangunan sistem pelayanan Kemendikbud. Sumber: Kemendikbud.

Memang benar Kemendikbud mendapatkan peringkat 22 Hasil Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI pada 2015. Data itu diambil dari Maret-Mei 2015 dan Agustus-Oktober 2015. Penilaian Ombudsman RI ini diukur dari standar pelayanan publik, seperti ada atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, dan pelayanan yang ramah dan nyaman.

Mas Anies benar ketika mengoreksi Pak Basuki. Karena memang membaca data ini perlu cermat. Ada dua konteks dalam hal ini.

Pertama. Periode itu merupakan awal Mas Anies membangun sistem. Mas Anies dilantik pada 26 Oktober 2014. Ada beberapa terobosan reformasi birokrasi yang Mas Anies lakukan, seperti Seleksi Pejabat Tinggi Kemendikbud, Pembentukan Direktorat Bimbingan dan Pendidikan Keluarga, dan pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT). Unit ini dibentuk pada April 2015. ULT menyederhanakan sekitar 24 unit layanan yang tersebar di Kemendikbud, menjadi 15 jenis layanan.

Pemangku kepentingan Kemendikbud ini lumayan gajah, yaitu 3,5 juta guru, 46 juta siswa, sekira 70 juta orang tua siswa. Mengelola kepala sebanyak itu tentu perlu sistem efektif. Mas Anies membuat ULT itu merupakan terobosan penting. Sekadar informasi, pada 2013 Kemendikbud juga berada di zona merah. Menempati posisi 17 dari 18 kementerian yang diteliti Ombudsman RI.

ULT ini memudahkan para pemangku kepentingan Kemendikbud. Semula bila ada seorang guru yang ingin bertanya sertifikasi guru dan sekaligus ingin mengetahui nilai UN anaknya, misalnya, maka dia mesti mendatangi gedung E (Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah) dan gedung D (Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan) di kompleks Kemendikbud. Jarak keduanya berjauhan. Sejak ada ULT, cukup datang ke satu tempat. Semua hal terkait pendidikan dan kebudayaan dilayani di sana.

Dengan jumlah pemangku kepentingan di atas, tentu perlu waktu untuk bisa mengelola semua ini. ULT juga memberikan kemudahan bagi siapa pun yang ingin mendapatkan data. Tak perlu mendatangi Kemendikbud, cukup menghubungi narahubung yang tersedia. Bisa dilakukan dari rumah, tak perlu ke kantor. Selain memberikan pelayanan publik yang datang ke Kemendikbud, ULT juga menyelesaikan laporan yang masuk ke portal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Sampai Oktober 2015, ULT berhasil menyelesaikan 6.713 laporan, dalam waktu dua bulan. Selain itu, pada Januari 2016 diadakan rapat koordinasi semua unit dan lembaga di Kemendikbud dalam peningkatan layanan. Para pejabat berkomitmen memperbaiki mutu layanan.

Jumlah laporan dari LAPOR yang diselesaikan ULT dalam waktu singkat. Sumber: Kemendikbud

Semua ini dalam gerak harmoni Mas Anies. Mas Anies membuat sistem. Dia juga kerap mengawasi sendiri. Secara acak dalam sebulan dia acap menelpon langsung ke ULT untuk membuktikan laporan dari pejabat yang masuk mengenai perkembangan ULT. Jika dia menilai pelayanan sudah baik, maka dia memberikan apresiasi kepada para pegawai ULT dengan menyebutkan terima kasih dan titip salam dari Anies untuk atasannya di akhir teleponnya. Jika belum bagus, maka dia juga akan menitip salam kepada penerima telepon untuk disampaikan kepada pejabat atasannya. Ketika menelpon, Anies tak menyebutkan telpon dari Mendikbud. Cara ini cukup ampuh membuat para pejabat dan jajarannya untuk bekerja lebih baik.

Oh ya, pernahkah membaca teguran Anies untuk pejabat Kemendikbud yang akhirnya bocor dan tersebar? Teguran ini untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dalam teguran itu tak ada nama, dan tak ada kata-kata merendahkan. Yang ada adalah peringatan keras dan tegas yang disampaikan dengan santun. Para pejabat terkait tak merasa dipermalukan, malah membuat mereka segan dan bisa bekerja dengan lebih baik. Mereka terdorong.

Jika pada 2015 tak dapat dilihat hasilnya, maka simak hasil dari Anies membangun sistem pada 2016. Hasil penilaian 2016 masih bisa disebut sebagai kinerja Mas Anies karena Mas Anies yang membuat sistem dan sistem itu terus bekerja dan dijadikan ukuran oleh Ombudsman RI ketika meneliti pada 2016.

Ini berarti dalam satu tahun Mas Anies mampu mendongkrak dari peringkat 22 menjadi 9. Dari zona merah ke zona hijau. Tak melalui zona kuning. Ini namanya melompat. Ingat, pada 2013 dan 2015 Kemendikbud berada di zona merah. Berkat sistem yang Anies buat dan pejabat yang melaksanakannya, Kemendikbud mampu bekerja secara efektif. Sehingga penilaian Ombudsman RI itu meningkat. Sistem yang Mas Anies buat ini terus berjalan, meskipun tak lagi menjabat.

Ini bukti Anies berhasil membuat sistem pelayanan lebih baik. Ini salah satu bukti Anies berhasil mereformasi birokrasi.

Kemendikbud menempati posisi 9 pada 2016. Sumber: Ombudsman RI.

Kedua. Bandingkan dengan data Ombudsman RI atas DKI Jakarta. Pak Basuki menempati Balaikota sejak 2012. Dia sudah berurusan dengan birokrasi dan pelayanan DKI Jakarta selama 4 tahun lebih. Jumlah penduduk Jakarta sekitar 10 juta.

Tapi, Laporan Kepatuhan Ombudsman RI untuk DKI Jakarta pada 2015 mendapatkan peringkat 16 dari 33 Provinsi. Ini tahun ketika Pak Basuki menjadi Gubernur DKI. Pada 2016 malah turun satu peringkat, menjadi 17. Tidak ada perbaikan, malah terjadi penurunan. Masih dalam zona kuning. Dengan keberadaan Pak Basuki di birokrasi selama 4 tahun lebih dan dia tak bisa mengubah nilai pelayanan ini?

DKI Jakarta menempati urutan 16, zona kuning, pada 2015. Sumber: Ombudsman RI

DKI Jakarta turun peringkat, menjadi 17 pada 2016. Masih di zona kuning. Sumber: Ombudsman RI.

Dari sini, rasanya kita patut bertanya: lalu di manakah letak keberhasilan pelayanan yang Pak Basuki maksud? Di manakah reformasi birokrasi yang sering Pak Basuki bilang ke publik sebagai berhasil itu?

Sekadar penyegar informasi. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Pak Basuki sebut dalam Debat Kedua (27/01/17) itu bukan idenya. Itu ide Pak Jokowi dalam membuat sistem pelayanan yang lebih baik. Terinspirasi dari sistem yang Pak Jokowi buat di Solo dan berhasil. Pak Jokowi pula yang menandatangani Peraturan Daerah PTSP ini. Jadi, tak tepat rasanya bila Pak Basuki menyebut PTSP sebagai sistem yang dia bangun.

Perda No. 12/2013 Tentang PTSP yang ditandatangani Pak Jokowi. Sumber: Pelayanan.jakarta.go.id

Data-data ini bisa menjadi ukuran untuk kita menilai: Pak Basuki gagal memberikan pelayanan purna kepada warga Jakarta dan dia gagal membangun sistem pelayanan yang lebih baik.

 

Muhammad Husnil

Pengarang | Penyunting

10 Comments

  1. Pingback: Ombdusman RI, Antara Anies Yang Berhasil Bangun Sistem dan Basuki Yang Gagal Bangun Sistem – Bincang Jakarta

  2. Benar kak Husnil, Ombudsman RI melalukan survey 2x, yaitu Mar-May dan Aug-Oct. Bpk Anies Baswedan selesai menjabat akhir July 2016. Jadi penilaian Ombudsman RI yg dilakukan pada Aug-Oct 2016 otomatis menilai apa yg dilakukan oleh Bpk Anies Baswedan sebelumnya (January – July). Begitu jg dengan survey pd bulan Mar-May 2016. Dengan demikian, hasil penilaian ranking Ombudsman RI 2016 yg menempatkan Kemendikbud pada ranking 9 merupakan prestasi Anies Baswedan.

    • husnil

      Terima kasih. Poin saya ada di Pak Anies membangun sistem, sehingga memudahkan bagi pejabat penggantinya. 🙂

      • mainajakali

        Terlepas dari siapakah yang berperan dalam mendongkrak peringkat Kemendikbud (entah itu dikarenakan Pak Anies atau peran dari Pak Muhadjir atau siapapun, tidak ada yang tahu karena semua orang (termasuk anda dan saya) hanya bisa beropini), kita tahu bahwa peringkat tersebut dirilis pada masa Pak Muhadjir.
        Saya sendiri pun, jujur, terkejut tidak menyangka Pak Anies melakukan claim atas sesuatu yang bukan diraih pada masa jabatan dia. Setelah saya pikir2, pengakuan Pak Anies tersebut sangatlah tidak menghargai Pak Muhadjir.

  3. mainajakali

    Terlepas dari siapakah yang berperan dalam mendongkrak peringkat Kemendikbud (entah itu dikarenakan Pak Anies atau peran dari Pak Muhadjir atau siapapun, tidak ada yang tahu karena semua orang (termasuk anda dan saya) hanya bisa beropini), kita tahu bahwa peringkat tersebut dirilis pada masa Pak Muhadjir.
    Saya sendiri pun, jujur, terkejut tidak menyangka Pak Anies melakukan claim atas sesuatu yang bukan diraih pada masa jabatan dia. Setelah saya pikir2, pengakuan Pak Anies tersebut sangatlah tidak menghargai Pak Muhadjir.

      • mainajakali

        Bukan itu poin yang ingin saya kemukakan. Mas Husnil seharusnya tidak berkonsentrasi di poin itu.
        Poin yang ingin saya tekankan, terlepas dari peran siapapun, seharusnya pemuka sekaliber Pak Anies cukup peka dan besar hati untuk menghargai Pak Muhadjir, menyadari bahwa bukan dia yang secara langsung menerima kenaikan peringkat tersebut.

        *ps: tolong dihapus saja salah satu komen saya yang double, saya rada bingung soalnya suka gagal pas klik post comment haha jadi dicoba berkali-kali.

        • husnil

          Pernyataan Pak Anies muncul dalam rangka mengoreksi pernyataan Pak Basuki. Dalam konteks perdebatan Pilkada, penting juga menyebutkan prestasi dalam jabatan publik. Dalam konteks saya, saya berikan data dan fakta mengenai sistem yang dibangun Pak Anies itu bekerja efektif, bahkan setelah dia tak lagi menjabat. Setahu saya, sampai sekarang belum ada perubahan atas sistem ULT. Masih seperti yang dibangun Pak Anies. Soal penghargaan Ombudsman untuk Kemendikbud, bukan Pak Anies yang bilang melainkan Komisioner Ombudsman, Pak Adrianus. Semoga bermanfaat. 🙂

  4. Pingback: Membaca Data dengan Konteks: Beberapa Koreksi atas Catatan Tirto.id terhadap Anies-Sandi - Muhammad Husnil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *