Bisakah Santun dan Anti-Korupsi?

cerotan dinding Feb 11, 2017 No Comments

Santun: 1) halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya); sabar dan tenang; sopan; 2) penuh rasa belas kasihan; suka menolong (Sumber: KBBI Daring)

Pertanyaan yang jadi judul tulisan ini timbul setelah membaca cuitan Dewi Lestari di atas. Demi memudahkan, saya memaknai pemerintahan bersih itu dengan slogan anti-korupsi. Toh jantung pemerintahan yang bersih adalah semangat anti-korupsi.

Dalam judul, saya sengaja tak pakai kata “tapi”, namun “dan”. Santun dan anti-korupsi itu bukan dua hal yang mesti dipertentangkan. Santun bisa sekaligus anti-korupsi. Contohnya? Banyak.

Cuitan di atas dan beberapa pernyataan bernada serupa muncul dari pendukung Pak Basuki. Apakah pernyataan tersebut muncul karena calon mereka tak bisa santun dan hanya bisa bersih (Walaupun saya mempertanyakan klaim kebersihan ini ditempelkan ke Pak Basuki)? Lupakah mereka kepada sosok Marie Muhammad (alm.), yang santun dan anti-korupsi?  Yang paling dekat ya Presiden Jokowi, yang selain santun juga tak pernah terdengar terlibat dalam kasus korupsi? Setidaknya sampai sekarang ini. (Teh Dewi, semoga bukunya makin laris setelah ikut dibaca Pak Jokowi.)

Ada dua hal perlu diperjelas dalam hal ini. Pertama santun. Setahu saya, santun sudah menjadi norma umum di mana pun. Sejak kecil orang tua mengajari kita norma agar kita berlaku sopan dan santun terhadap siapa pun. Norma ini diteruskan di sekolah, dan apalagi di pelajaran-pelajaran agama. Mengapa ketika ada seorang pemimpin yang memiliki karakter santun lalu kesantunan dipertanyakan? Ini agak aneh.

Tapi, jika yang dipersoalkan adalah korupsi, mengapa tak fokus ke sana? Mengapa santunnya dikait-kaitkan? Korupsi tetap disebut korupsi, tanpa peduli santun/tidaknya. Santun sebagai norma, tetap. Tak berubah menjadi negatif ketika seorang yang santun itu berlaku korup.

Lagi pula, dalam soal menciptakan pemerintahan bersih antara Mas Anies dan Pak Basuki sangat bisa dibandingan. Bisa diadu. Mari kita lihat data dan fakta. Bukan cuma berdasarkan keyakinan.

Pak Basuki

Sependek pengetahun saya citra Pak Basuki sebagai anti-korupsi mulai ada ketika mendapatkan Bung Hatta Award pada 2013. Dari situ mulai muncul cerita tentang tindakan dia sebagai bupati dan anggota dewan. Dia juga dicitrakan mengunggah penghasilannya ke lamannya, Ahok.org. Citra tersebut kian menggumpal dengan kasus Rp 12,1 Triliun dalam APBD DKI Jakarta. Pak Basuki ribut dengan DPRD. Muncul gerakan #SaveAhok. Ini gerakan sosial yang baik, karena memberikan dukungan kepada pemimpin yang bersih. Gerakan ini di kemudian hari menjadi Teman Ahok. Nada pertentangan dengan DPRD kian kuat.

Saya lalu coba riset satu per satu yang terlibat dalam Teman Ahok. Mengetahui ada nama Amalia Ayuningtyas, saya mengecek ke FB-nya. Di situ tertulis bahwa dia pernah bekerja di Cyrus Network (CN). Dari sini, saya curiga. Lalu, hasil penelusuran Tempo berbulan-bulan kemudian menguatkan dugaan saya: bahwa Teman Ahok dan CN memang punya hubungan. CN ini konsultan politik. Kesimpulan saya: temuan Rp 12,1 T itu komoditas politik.

Tentu saja, ini sah. Dalam kerangka politik. Tapi, sebagai kerja birokrasi tidak. Karena Pak Basuki lupa membangun sistem, sehingga mengandaikan bahwa hanya dia yang mampu mengawal ABPD DKI Jakarta. Itulah mengapa dia enggan cuti kampanye.

Yang menarik adalah temuan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari BPS Jakarta. Dari segi angka memang menarik. Tapi, simak detailnya. Pepatah bilang, the devil is in the detail. Variable Peran Birokrasi, skornya menurun drastis. Dari 100.00 pada 2014, menjadi 57,56 pada 2015. Salah satu catatan BPS mengenai penurunan ini adalah penyediaan informasi APBD.

Terlepas dari berbagai fakta soal drama tersebut, kita mesti berterima kasih kepada Pak Basuki telah menyelamatkan uang rakyat RP 12,1 T.

 

Mas Anies

Ada satu komentar seorang teman yang senada dengan cuitan Dewi Lestari: Mas Anies terlalu santun, memang bisa melawan begal-begal APBD seperti Pak Basuki? Menjawab pertanyaan di atas, saya ajukan data berikut:

Pada 31 Desember 2015, Mas Anies menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik ini menyatukan semua data yang tersebar di bidang pendidikan dan kebudayaan. Terobosan penting Mas Anies ini mempermudah Kemendikbud untuk memetakan urusan pendidikan dan kebudayaan se-Indonesia. Akurasi data di Dapodik tinggi karena diperbaharui per 6 bulan oleh pihak sekolah. Data yang dimaksud, mulai dari alamat sampai kondisi ekonomi siswa dan walinya. Juga data guru dan tenaga kependidikan.

Berkat Dapodik ini Kemendikbud lantas mengetahui bahwa ada kelebihan dana transfer daerah dari Kementerian Keuangan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil). Jumlah keseluruhannya Rp 23,3 T.

Mengetahui ini, Mas Anies meminta Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi untuk mengirim surat ke Kementerian Keuangan melaporkan temuan ini. Kemendikbud berunding dengan Kemenkeu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pemda se-Indonesia. Hasil perundingan ini adalah surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk menghentikan TPG dan Tamsil yang semuanya berjumlah Rp 23,3 T.

Saat menyelamatkan uang rakyat ini Mas Anies menggunakan jalur birokrasi. Hasilnya? Ya beres. Uang rakyat sebesar Rp 23,3 T terselamatkan. Toh, yang utama adalah uang rakyat itu, bukan soal membuat drama ke publik.

Informasi mengenai ini mencuat ke publik setelah Bu Sri Mulyani berkomentar bahwa Kemendikbud salah hitung TPG. Padahal, melihat bukti berupa surat yang diajukan justru Kemendikbud yang menemukan fakta kelebihan ini dan melaporkannya kepada Kemenkeu. Oh ya, TPG ini bukan dana Kemendikbud, melainkan Kemenkeu.

Dari sini, jelas berapa uang yang telah diselamatkan keduanya. Pak Basuki sebesar Rp, 12,1 T. Mas Anies sebesar Rp, 23,3 T. Selain itu, beda keduanya adalah Pak Basuki menggunakan drama, Mas Anies bekerja dalam sistem. Bicara anggaran, Mas Anies juga melakukan efisiensi anggaran pada 2016 ini sebanyak Rp 6 T. Mas Anies memangkas banyak program pendamping.

 

Kinerja

Mengenai kinerja yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif, pada 2015 Kemendikbud berhasil memenuhi target 94%. Sementara DKI Jakarta pada tahun yang sama memenuhi target 68%. Bukankah ini aneh? Dalam hal penganggaran, pemerintah (Kemendikbud/Pemprvov DKI Jakarta) mengajukan program kerja serta dana dan disetujui anggota dewan (DPR/DPRD). Pada akhir tahun pemerintah memberikan laporan kepada masyarakat mengenai apa saja program yang sudah mereka laksanakan. Kemendikbud mencapai hampir semua target, sementara DKI Jakarta baru mencapai 68%.

Selain itu, mari kita tengok laporan keuangan kedua tokoh ini ketika menjadi pejabat negara. Pada 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemendikbud. Mas Anies berhasil mempertahankan tradisi baik Kemendikbud yang sudah berjalan 3 tahun ini. Pada tahun yang sama, Pak Basuki mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). DKI Jakarta konsisten mendapatkan predikat ini selama 3 tahun berturut-turut.

Dalam soal sistem, Mas Anies melibatkan tokoh atau lembaga yang terbukti berintegritas dan dikenal anti-korupsi dalam proses bekerja di Kemendikbud, seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Pak Erry Riyana Hardjapamekas, dan Chatarina Girsang. Dua tokoh terakhir ini pernah menjadi pejabat teras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Membaca data-data ini, masihkah belum yakin calon yang santun ini tak bisa berantas korupsi?

Baik. Saya tambahkan sedikit. Mas Anies ketika menjadi rektor mengeluarkan kebijakan mata kuliah anti-korupsi, sebagai komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dan ya, dia beberapa kali terlibat langsung dalam gerakan anti-korupsi, mulai dari kasus Cicak Buaya, sampai menjadi ketua komite etik KPK. Bukan mendukung di balik meja, melainkan turut maju di depan. Dan sekarang ini Mas Anies didukung oleh Pak Bambang Widjojanto dan Pak Adnan Pandu Praja.

Terakhir, mengenai klaim Pak Basuki bersih, mohon sampaikan salam dari dana of budget yang jumlahnya banyak itu tapi tak bisa diaudit. Ada tulisan Mas Giri Taufik, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), yang membahas soal ini. Mesti agak bersabar. Selain panjang, juga mungkin akan meruntuhkan asumsi dasar soal kebersihan Pak Basuki.

Begitulah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Husnil

Pengarang | Penyunting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *