Yakin Mau Pilih Pak Basuki, Simak Dulu Kaidah Fiqih Ini

cerotan dinding Apr 03, 2017 1 Comment

الوجيز في أصول الفقه للأ ستاذ وهبة الزحيلي

تصرف الْإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin untuk rakyatnya mesti berdasarkan pertimbangan maslahat

Sementara ini berkembang anggapan kebijakan Pak Basuki telah membantu umat Islam dengan pembangunan masjid, memberangkatkan umrah pengurus masjid, dan lainnya. Beliau juga dinilai telah melakukan banyak maslahah. Benarkah?

Syaikh Wahbah al-Zuhaili, ulama kontemporer yang kharismatik dari Syria, dalam Alwajiz fi Ushulil Fiqh menjelaskan 3 jenis maslahah. Selain maslahah mursalah yang sudah terkenal, ada 2 jenis maslahah lain: maslahah mu’tabarah dan maslahah mulghah. Maslahah mursalah merupakan jenis maslahah yang tak ada dalil agama untuk memerintahkan maupun melarangnya.

Sementara maslahah mu’tabarah adalah:

المصالح المعتبرة وهي المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها ومراعتها من اجل المحافظة على مقصود الشرع في جلب المصالح أو دفع المفاسد والمضار

Maslahah mu’tabarah adalah maslahah yang telah ditetapkan dan dijaga hukum syariat demi melindungi tujuan syariat untuk menghasilkan maslahah atau menghindari mafsadah dan mudarat.

Termasuk dalam maslahah ini adalah kebijakan seorang pemimpin yang memberikan akses pendidikan ke semua tanpa kecuali. Karena memberikan pendidikan merupakan bagian dari menjaga akal, salah satu kriteria maqashid syariah sebagaimana disebutkan Imam Syatibi dalam Almuwafaqat.

Yang terakhir:

المصالح الملغاة، وهي المصالح التي وردت الأحكام بإلغائها وعدم مراعتها، لأنها مصالح من حيث الظاهر وتخفي ورءها أضرارا ومفاسد ومخاطر دينية وإجتماعية

Mashalih mulghah adalah jenis maslahah yang diabaikan dan tak diperhatikan hukum Islam. Dari sisi lahir tampak sebagai maslahah, tapi sebenarnya mengandung mudarat, mafsadat, dan keresahan dari sisi agama dan sosial.

Dalam bahasa kinerja pemerintahan jenis maslahah ini disebut pencitraan. Secara lahir maslahah, tapi substansinya mudarat. Banyak sekali contoh yang bisa disebutkan dalam konteks Jakarta ini. Yang paling menonjol adalah penertiban Tanah Abang pada 2013-2014. Saat itu banyak sekali orang terkesima bahwa Tanah Abang bisa tertib dalam hitungan bulan. Tapi, karena sistem yang dibangun tak bagus dan program itu hanya ingin mengesankan banyak orang maka Tanah Abang sekarang ini semrawut kembali. Blok G yang dulu dipuji-puji sekarang sepi. Para pedagang merugi. Bahkan lantai 3 Blok G pernah digunakan untuk lokalisasi.

Jenis maslahah ini mesti dihindari karena mengandung mudarat. Dalam hal mudarat Rasulullah bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

Jauhilah perbuatan yang berbahaya dan membahayakan (H.R. Imam Hakim, al-Daruquthni, Baihaqi)

Hadis ini melahirkan kaidah fiqih:

الضرر يزال

Hal-hal yang melahirkan mudarat itu harus dihilangkan.

Meskipun pada dasarnya semua tindakan kita mesti berorientasi melahirkan maslahah, dalam banyak kondisi kita diminta untuk lebih mengutamakan menghindarkan mudarat ketimbang melakukan maslahah. Ini sesuai dengan kaidah fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindarkan mafsadah lebih diutamakan ketimbang menghasilkan mashlahah

Sebelum memutuskan memilih Pak Basuki kembali, ada baiknya mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqih di atas dan melihat fakta dan data di bawah ini:

PENGGUSURAN

  1. http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/26/13111021/LBH.Jakarta.Penggusuran.Paksa.Akibatkan.Kualitas.Hidup.Menurun

– Ada 30 kasus pengusuran paksa terjadi di Jakarta mulai awal Januari hingga Agustus 2015. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menemukan terdapat 50 persen kasus penggusuran paksa meninggalkan warga dalam keadaan tanpa solusi.

“Pemprov DKI menjadi yang terbanyak melakukan penggusuran tahun ini, ada dua puluh satu kasus penggusuran paksa. Dan itu juga sebanyak 50 persennya berujung tanpa solusi penyelesaian seperti relokasi maupun ganti rugi,” kata Atika Yuanita Paraswaty kepada Kompas.com saat ditemui di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2015).

  1. https://news.detik.com/video/161221032/lbh-jakarta-warga-lebih-sejahtera-sebelum-dipindah-ke-rusun

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan penelitian berjudul “Mereka yang Terasing: Laporan Hak Atas Perumahan yang Layak Bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta yang Menghuni Rumah Susun”. Hasilnya menunjukkan kesejahteraan warga lebih baik sebelum dipindah ke rumah susun.

  1. http://www.bantuanhukum.or.id/web/daftar-wilayah-berpotensi-tergusur-di-dki-jakarta-tahun-2016/

Berdasarkan APBD dan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta – Tahun 2016

Segeralah berkoordinasi dengan RT/ RW/ Camat/ Lurah setempat dan ajukan permohonan informasi yang lengkap mengenai ada atau tidaknya rencana penggusuran bila lokasi anda tercantum dalam daftar ini.

  1. https://tirto.id/hikayat-si-raja-gusur-EQy

Belum dua tahun Ahok menjabat sebagai gubernur, sudah lebih dari 8.000 KK tergusur. Bagaimana dengan para pendahulu Ahok?
Setelah Ahok menduduki kursi gubernur, penggusuran semakin banyak terjadi. Dalam penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) disebutkan, sepanjang 2015 hingga awal 2016 terjadi 113 kasus penggusuran paksa dengan pihak terdampak sebanyak 8.145 KK dan 6.283 unit usaha.

 

  1. https://tirto.id/balada-korban-penggusuran-yang-tinggal-di-rusun-ccoQ

Warga korban gusuran yang tinggal di rusun rentan tersingkir lagi dari rusun yang ditempatinya.

Praktik penggusuran meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta.

 

  1. https://tirto.id/di-rumah-susun-kondisi-ekonomi-korban-gusuran-kian-sulit-ccoS

Kebutuhan warga gusuran meningkat, namun penghasilan banyak yang menurun drastis.

Usaha berjualan terkendala daya beli sesama warga korban gusuran yang pendapatannya juga menurun.

  1. https://asiancorrespondent.com/2017/03/forced-evictions-major-issue-jakarta-goes-run-off-election/#MJwf8HGzgqL9Dkh5.97

“ONE of our targets in 2017 is to relocate at least 20,000 households living along the riverbanks,” declared Jakarta’s Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama last May.

PENGGUSURAN TAK SAH SECARA HUKUM

  1. https://tirto.id/warga-bukit-duri-menang-gugatan-penggusuran-ilegal-cfjo

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan warga Bukit Duri terkait penggusuran dilakukan September 2016. Dalam pokok gugatan, Surat Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 1779/-1.752.2 tertanggal 30 Agustus 2016 dijadikan perintah buat menggusur, dinilai majelis hakim tak memiliki dasar hukum. Penggusuran itu ilegal.

 

  1. https://m.tempo.co/read/news/2016/04/29/083767068/kalah-di-ptun-ahok-tetap-bongkar-bidara-cina

Selain itu, pemerintah DKI akan tetap membongkar tanah warga tersebut meski ditentang warga.

 

REKLAMASI MERUSAK LINGKUNGAN DAN MEMBUAT NELAYAN MAKIN MISKIN

 

  1. https://kumparan.com/walhijakarta/mengapa-reklamasi-teluk-jakarta-harus-dihentikan

Menurut Walhi, reklamasi telah melepaskan hak penguasaan negara atas bumi Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kepada pengusaha properti. Hal tersebut tentu melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Reklamasi juga mengurangi wilayah kelola nelayan tradisional dan memperparah pencemaran.

 

  1. http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/18/reklamasi-teluk-jakarta-terindikasi-merusak-lingkungan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, saat ini sudah ada indikasi awal bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta merusak lingkungan.

  1. https://tirto.id/risiko-reklamasi-dan-tanggul-raksasa-bKWS

Giant sea wall dan reklamasi Teluk Jakarta bukanlah solusi bagi ancaman banjir rob dan krisis air bersih di Jakarta, menurut ahli oseanografi ITB Moeslim Moein. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga pernah mengeluarkan policy paper yang hasil kajiannya mirip dengan kekhawatiran Moeslim.

 

REKLAMASI TAK SAH SECARA HUKUM 

  1. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170317015322-12-200759/izin-ahok-untuk-tiga-pulau-reklamasi-dibatalkan-ptun/

 Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali kalah dalam sidang gugatan izin reklamasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Setelah sebelumnya hakim PTUN membatalkan izin untuk Pulau K dan Pulau F, kali ini hakim juga membatalkan izin untuk Pulau I.

 

MEMFITNAH WARGA

  1. http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/15/15422981/Curahan.Hati.Ibu.Pengadu.KJP.yang.Dituding.Maling.oleh.Ahok.

— Yusri Isnaeni tak bisa menahan kekesalannya setelah dimarahi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Jumat (11/12/2015) lalu. Basuki menuding Yusri sebagai seorang maling karena diduga telah menyelewengkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sementara di sisi lain, Yusri hanya berniat mengadu serta mempertanyakan mekanisme penggunaan KJP. Akibat tudingan dan bentakan Basuki itu, Yusri mengaku menerima banyak cercaan pada dirinya.

  1. http://www.rmoljakarta.com/read/2016/12/14/38186/Ahok-Marahi-Dosen-Perempuan-di-Rumah-Lembang-

 RMOL. Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menunjukkan watak aslinya yang tempramental saat bertemu warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).

MEMILIKI NIAT JAHAT TERHADAP ORANG LAIN

  1. https://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-usul-water-cannon-diisi-bensin-buat-hadapi-pendemo-bayaran.html

 “Kita satu lawan satu sudah susah apalagi lawan 3-4 orang. Untuk itu saya minta sediain water cannon,” kata Ahok dalam acara silaturahmi bersama Polsek, Babinsa dan lurah se-Jakarta, Kamis (25/9).

“Water cannon itu diisi bensin sekali-sekali biar kebakaran. Ya kalau rusuh disemprot bensin kira-kira dia teriak-teriak bertobat nggak? Kalau orang bertobat itu, orang-orang bayaran ya, bukan ideologi,” lanjut Ahok.

 

BEKERJA TAK PROFESIONAL

  1. https://news.detik.com/berita/d-3374516/soal-pencopotan-retno-dari-kepsek-sman-3-kasasi-pemprov-dki-ditolak-ma

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Pemprov DKI melawan Retno Listyarti. Dengan kata lain, Retno menang atas Pemprov DKI yang dulu telah memecatnya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta.

 

MENGHINA ULAMA

  1.  https://kumparan.com/muhamad-iqbal/ahok-tolak-minta-maaf-ke-kiai-ma-ruf-amin

Ikatan Pelajar NU mendesak Ahok dan pengacaranya minta maaf kepada Rais Am PBNU KH Ma’ruf Amin yang menjadi saksi dalam persidangan Ahok kemarin. Namun Ahok menolak minta maaf.

***

Fakta-fakta di atas baru sebagian dari kebijakan yang telah Pak Basuki keluarkan. Semua ini jelas-jelas berbuah mudarat. Penggusuran yang dinilai mengurangi kebanjiran, tak tepat juga. Titik-titik banjir di sejumlah tempat yang sudah digusur seperti Bukit Duri masih juga kebanjiran.

Yang juga menjadi catatan adalah banyaknya kebijakan Pak Basuki yang digugat ke pengadilan dan kalah: 1) pemecatan Retno Listarti; 2) penggusuran Bukit Duri; 3) penggusuran Bidara Cina; 4) reklamasi pulau F, I, K.

Padahal, dalam hal kebijakan ada satu kaidah fiqih lagi yang harus diperhatikan:

إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

Kesalahan seorang pemimpin dalam memaafkan lebih baik ketimbang kesalahan memberi hukuman.

Membaca kaidah-kaidah fiqh di atas serta fakta-fakta di lapangan jelas sekali bahwa Pak Basuki tak layak dipilih kembali. Kemudaratan yang akan beliau bawa akan lebih besar dibanding sekarang ini.

Tapi, bagaimana dengan Pak Basuki yang membangun masjid dan memberangkatkan umroh pengurus mushala? Sebenarnya program ini tak istimewa. Pembangunan masjid, mushala, atau memberangkatkan umrah pengurus masjid dan mushala sudah dilakukan juga oleh Pak Fauzi Bowo. Program-program umat ini akan terus ada, siapa pun gubernurnya karena memang sudah menjadi kegiatan rutin.

Tapi Pak Basuki berhasil menjalankan Kartu Jakarta Pintar (KJP)? Yang mesti diperhatikan adalah KJP ini merupakan program Pak Jokowi. Pak Basuki meneruskan program ini. Tapi, sistem KJP ini masih diskriminatif dan lemah secara sistem. Itulah kenapa anak yang sebenarnya berhak mendapatkan KJP malah tak mendapatkannya, seperti cerita Abil, seorang anak yang berjualan mengenakan pakaian pramuka setelah bersekolah. Dia berhak mendapatkan KJP, tapi dia tak mendapatkannya.

Selain itu, KJP sendiri tak memasukkan santri di pesantren dan anak usia sekolah yang terpaksa harus bekerja demi mencari uang. Jumlah mereka besar. Kita lihat saja angka jumlah anak usia SMA yang tak bersekolah di Jakarta Utara, tempat tinggal Pak Basuki, sebesar 42,6%. Jika terus dibiarkan maka mereka takkan pernah bisa mendapatkan akses pendidikan, hak yang mestinya negara berikan kepada mereka. Sistem KJP yang diskriminatif ini akan terus dijalankan bila Pak Basuki memimpin Jakarta kembali, padahal jumlah mereka ini sangat banyak dan tak tersentuh dengan KJP yang sekarang.

Pak Basuki juga hanya membangun 1 koridor untuk busway, yaitu koridor 13. Tapi, desain dan rancangan halte koridor 13 itu amburadul, tak manusiawi, dan akan sulit digunakan ibu hamil, orangtua, anak kecil, difabel. Itu karena kinerja Pak Basuki mementingkan kemaslahatan dari sisi luar (dhahir), sementara sebenarnya mengandung mudarat sebagaimana disebutkan dalam maslahah mulghah di atas.

Yang juga menarik dari kenapa kita mesti mengabaikan maslahah mulghah adalah karena bisa menimbulkan keresahan dari sisi agama dan sosial. Dari sisi agama, bukan sekali-dua Pak Basuki berkomentar negatif terhadap agama Islam dan Kristen. Beliau juga kerap menimbulkan keresahan sosial akibat tindakan dan ucapannya yang acap di luar batas kepatutan.

Sekali lagi, dengan mempertimbangkan kaidah dan fakta di atas memilih Pak Basuki jelas-jelas merupakan mudarat dan akan menimbulkan banyak mudarat lainnya.

Muhammad Husnil, santri bila syartin almaghfurlah (Allahu yarham) K.H. Masruri Abdul Mughni (Rais Syuriah PWNU Jateng 2003-2011), PP. Al Hikmah, Benda, Bumiayu, Jawa Tengah; alumnus Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Husnil

Pengarang | Penyunting

One Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *